JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 178 hasil yang relevan dengan "harmonisasi tarif bea masuk dan HS Code "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
AANZFTA | BARANG IMPOR
28/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERSETUJUAN | TARIF BEA MASUK
30/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
29/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakista...

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | BIDANG FISKAL
27/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TARIF BEA MASUK
26/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BEA MASUK | ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
24/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2017
  • Diundangkan: 27 Feb 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PERSETUJUAN
63/PMK.010/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia d...

  • Ditetapkan: 12 Mei 2017
  • Diundangkan: 12 Mei 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BEA MASUK | PERUBAHAN KEEMPAT
13/PMK.010/2022

Perubahaan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

  • Ditetapkan: 22 Feb 2022
  • Diundangkan: 22 Feb 2022
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM DAGANG
9/KM.4/2024

Penetapan Jenis Satuan Barang Yang Digunakan Dalam Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 06 Mar 2024
  • Diundangkan: 06 Mar 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
213/PMK.011/2011

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

  • Ditetapkan: 14 Des 2011
  • Diundangkan: 14 Des 2011

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

Loading...
Quick Look - ??
  • harmonisasi tarif bea masuk...
  • HS Code...
  • kebijakan perdagangan internasional...
  • regulasi bea cukai...
  • pengawasan dan kepatuhan tarif...