JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.538 hasil yang relevan dengan "partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
    106/PMK.05/2010

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2010
    • Diundangkan: 19 Mei 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 80 TAHUN 2003

    Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
    117/PMK.02/2005

    Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

    • Ditetapkan: 29 Nov 2005
    • Diundangkan: 29 Nov 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
    UU 30 TAHUN 2002

    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • Ditetapkan: 27 Des 2002
    • Diundangkan: 27 Des 2002

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 84 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 02 Jul 2001
    • Diundangkan: 02 Jul 2001

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
    PP 11 TAHUN 2001

    Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 19 Mar 2001
    • Diundangkan: 19 Mar 2001

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 150
    • 151
    • 152
    • 153
    • 154

    Loading...
    Quick Look - ??
    • partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran...
    • keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah...
    • transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan keuangan...
    • pendidikan keuangan untuk masyarakat...
    • strategi peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan fiskal...