UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 20

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 2 dan Pasal 6

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 1

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapMenimbang dan Pasal 10

UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Ditetapkan: 19 Sep 1997

Relevan terhadapPasal 28 dan Pasal 10

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

1274/KMK.08/1992

Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara...

• Ditetapkan: 23 Des 1992

Relevan terhadapPasal 2

PP 16 TAHUN 1994

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 18 Apr 1994
• Diundangkan: 18 Apr 1994

Relevan terhadapPasal 3

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 15, Pasal 25, dan Pasal 26

PP 69 TAHUN 1991

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

• Ditetapkan: 23 Des 1991
• Diundangkan: 23 Des 1991

Relevan terhadapPasal 21