JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.591 hasil yang relevan dengan "audit dan evaluasi program keuangan "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
PP 82 TAHUN 2012

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2012
  • Diundangkan: 12 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BANTUAN SOSIAL | BELANJA
    81/PMK.05/2012

    Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 01 Jun 2012
    • Diundangkan: 01 Jun 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    08/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
    27/PMK.05/2013

    Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

    • Ditetapkan: 22 Jan 2013
    • Diundangkan: 22 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
    256/PMK.03/2014

    Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2014
    • Diundangkan: 30 Des 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    165/PMK.02/2011

    Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

    • Ditetapkan: 17 Okt 2011
    • Diundangkan: 17 Okt 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
    PP 2 TAHUN 2011

    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 05 Jan 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
    106/PMK.05/2010

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2010
    • Diundangkan: 19 Mei 2010
    • 1
    • ...
    • 152
    • 153
    • 154
    • ...
    • 160

    Loading...
    Quick Look - ??
    • audit keuangan publik...
    • evaluasi kinerja anggaran...
    • pengelolaan risiko keuangan...
    • transparansi dan akuntabilitas...
    • pemantauan penggunaan dana pemerintah...