PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

Relevan terhadapMenimbang dan Pasal 2

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 3

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 1, Pasal 31, dan Pasal 21

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadapPasal 2 dan Mengingat

PP 3 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan.

• Ditetapkan: 02 Mar 1994
• Diundangkan: 02 Mar 1994

Relevan terhadapPasal 5 dan Pasal 2

PP 45 TAHUN 1994

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang ...

• Ditetapkan: 26 Des 1994

Relevan terhadapPasal 2 dan Pasal 3

Kpres 14 TAHUN 1993

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 15 Feb 1993
• Diundangkan: 15 Feb 1993

759/KMK.04/1986

Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

• Ditetapkan: 25 Agu 1986
• Diundangkan: 25 Agu 1986

Relevan terhadapMemutuskan

456/KMK.012/1984

Tata Cara Perhitungan Dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah Atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri

• Ditetapkan: 21 Mei 1984
• Diundangkan: 21 Mei 1984

Relevan terhadapPasal 4

UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

• Ditetapkan: 27 Des 1985
• Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadapPasal 18