JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.688 hasil yang relevan dengan "transparansi pajak dalam proyek pemerintah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGASILAN | PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN
PP 29 TAHUN 1996

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

  • Ditetapkan: 18 Apr 1996

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
PP 47 TAHUN 1994

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

  • Ditetapkan: 27 Des 1994
  • Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | PAJAK PENGHASILAN
PP 3 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 02 Mar 1994
  • Diundangkan: 02 Mar 1994

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | TANAH DAN BANGUNAN
PP 48 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

  • Ditetapkan: 27 Des 1994
  • Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | KEUANGAN DAERAH
PP 45 TAHUN 1994

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang ...

  • Ditetapkan: 26 Des 1994

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUMAHAN | TABUNGAN
Kpres 14 TAHUN 1993

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 15 Feb 1993
  • Diundangkan: 15 Feb 1993

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBANGUNAN | KEPENTINGAN UMUM
Kpres 55 TAHUN 1993

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

  • Ditetapkan: 17 Jun 1993

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | TABUNGAN
1442/KMK.04/1988

Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  • Ditetapkan: 14 Nov 1988
  • Diundangkan: 14 Nov 1988

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HIMPUNAN PERATURAN
914/KMK.04/1986

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupia...

  • Ditetapkan: 25 Okt 1986
  • Diundangkan: 25 Okt 1986

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
965/KMK.04/1983

Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi pajak pemerintah...
  • akuntabilitas penggunaan anggaran...
  • sistem pelaporan pajak yang efektif...
  • partisipasi publik dalam proyek pemerintah...
  • pengawasan dana publik...