JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.797 hasil yang relevan dengan "pengelolaan pajak daerah yang transparan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
      117/PMK.02/2005

      Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

      • Ditetapkan: 29 Nov 2005
      • Diundangkan: 29 Nov 2005

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 72 TAHUN 2004

      Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2004
      • Diundangkan: 06 Sep 2004
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 80 TAHUN 2003

      Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
        Kpres 37 TAHUN 2004

        Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

        • Ditetapkan: 10 Mei 2004
        • Diundangkan: 10 Mei 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
        PP 36 TAHUN 2008

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

        • Ditetapkan: 19 Mei 2008
        • Diundangkan: 19 Mei 2008

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
        Kpres 42 TAHUN 2002

        Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

        • Ditetapkan: 28 Jun 2002
        • Diundangkan: 28 Jun 2002

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA REBOISASI | REBOISASI
        PP 35 TAHUN 2002

        Dana Reboisasi

        • Ditetapkan: 08 Jun 2002
        • Diundangkan: 08 Jun 2002

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 175
        • 176
        • 177
        • ...
        • 180

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengelolaan pajak daerah yang efektif...
        • transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah...
        • akuntabilitas pajak daerah...
        • peningkatan pendapatan asli daerah...
        • sistem informasi pajak daerah yang transparan...