Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
Relevan terhadap
Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
