JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 445 hasil yang relevan dengan "pengelolaan utang "
    Dalam 0.042 detik
    Thumbnail
    KRISIS SISTEM KEUANGAN | PENCEGAHAN
    UU 9 TAHUN 2016

    Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan

    • Ditetapkan: 15 Apr 2016
    • Diundangkan: 15 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2018
    11/PMK.02/2018

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

    • Ditetapkan: 02 Feb 2018
    • Diundangkan: 02 Feb 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PMK 146 TAHUN 2023

    Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

    • Ditetapkan: 27 Des 2023
    • Diundangkan: 28 Des 2023
    Thumbnail
    PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | BIDANG BEA CUKAI
    PER-08/BC/2022

    Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang...

    • Ditetapkan: 01 Nov 2022
    Thumbnail
    TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGALIHAN HARTA
    141/PMK.08/2017

    Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Lua...

    • Ditetapkan: 23 Okt 2017
    • Diundangkan: 23 Okt 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | INFRASTRUKTUR
    148/PMK.08/2017

    Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jaka...

    • Ditetapkan: 01 Nov 2017
    • Diundangkan: 01 Nov 2017

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    213/PMK.08/2019

    Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019
    Thumbnail
    BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA REKONSILIASI
    118/PMK.06/2018

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

    • Ditetapkan: 17 Sep 2018
    • Diundangkan: 17 Sep 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HIMPUNAN PERATURAN
    229/KMK.010/2020

    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

    • Ditetapkan: 11 Mei 2020
    • Diundangkan: 11 Mei 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENERUSAN PINJAMAN | PINJAMAN LUAR NEGERI
    64/PMK.05/2018

    Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

    • Ditetapkan: 28 Jun 2018
    • Diundangkan: 29 Jun 2018

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 17
    • 18
    • 19
    • ...
    • 45
    Quick Look - ??