JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 202 hasil yang relevan dengan "retribusi daerah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
87/PMK.01/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 11 Jun 2019
  • Diundangkan: 11 Jun 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
96/PMK.07/2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Ditetapkan: 13 Mei 2015
  • Diundangkan: 13 Mei 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
    PP 2 TAHUN 2011

    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 05 Jan 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    29/PUU-XI/2013

    Uji materi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      30/PUU-X/2012

      Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
        PER-2/BC/2019

        Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

        • Ditetapkan: 13 Feb 2019
        • Diundangkan: 13 Feb 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
        39/PMK.03/2016

        Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

        • Ditetapkan: 22 Mar 2016
        • Diundangkan: 22 Mar 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | TRANSFER KE DAERAH
        06/PMK.07/2012

        Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 09 Jan 2012
        • Diundangkan: 09 Jan 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        212/PMK.01/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        • 1
        • ...
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21

        Loading...
        Quick Look - ??
        • retribusi daerah...
        • pengelolaan keuangan daerah...
        • kebijakan fiskal lokal...
        • pajak dan retribusi pemerintah daerah...
        • transparansi anggaran daerah...