JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.353 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.02 detik
    Thumbnail
    PENGUSAHA KENA PAJAK | PEDOMAN PENGKREDITAN
    78/PMK.03/2010

    Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Teru...

    • Ditetapkan: 05 Apr 2010
    • Diundangkan: 05 Apr 2010
    Thumbnail
    OTORITAS JASA KEUANGAN
    UU 21 TAHUN 2011

    Otoritas Jasa Keuangan

    • Ditetapkan: 22 Nov 2011
    • Diundangkan: 22 Nov 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    45/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010...

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PESAWAT TERBANG
    44/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    ANGGOTA KOPERASI | TATACARA PEMOTONGAN
    112/PMK.03/2010

    Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Prib...

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010
    Thumbnail
    KepDJPPR KEP-1/PU/2011

    Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2011

    • Ditetapkan: 03 Jan 2011
    Thumbnail
    PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    43/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    KABUPATEN DAN KOTA | ALOKASI DIFINITIF
    222/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010
    Thumbnail
    JAMINAN HARI TUA | UANG PESANGON
    16/PMK.03/2010

    Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua ...

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010
    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2010 | MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
    24/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplora...

    • Ditetapkan: 29 Jan 2010
    • Diundangkan: 29 Jan 2010
    • 1
    • ...
    • 188
    • 189
    • 190
    • ...
    • 336
    Quick Look - ??