JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 2.066 hasil yang relevan dengan "Pendapatan Negara "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
104/PUU-XI/2013

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2007 dan UU Lelang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
      250/PMK.05/2012

      Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 28 Des 2012

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      151/PMK.08/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

      • Ditetapkan: 30 Sep 2016
      • Diundangkan: 30 Sep 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUBSIDI PUPUK
      94/PMK.02/2011

      Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PUSAT INVESTASI PEMERINTAH | PENCAIRAN DANA GEOTHERMAL
      178/PMK.05/2011

      Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 21 Nov 2011
      • Diundangkan: 21 Nov 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PENGESAHAN DOKUMEN
      247/PMK.02/2012

      Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Des 2012
      • Diundangkan: 28 Des 2012

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
      129/PMK.08/2011

      Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 15 Agu 2011
      • Diundangkan: 15 Agu 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        42/PUU-X/2012

        Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 189
          • 190
          • 191
          • ...
          • 207

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Pendapatan Negara...
          • Kebijakan Fiskal...
          • Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan...
          • Sumber Pendanaan Negara...
          • Pengelolaan APBN...