JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 2.316 hasil yang relevan dengan "anggaran negara "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | BIAYA KONSTRUKSI
    170/PMK.08/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proy...

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 10 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | KESEHATAN FISKAL
    266/PMK.07/2015

    Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    16/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MINYAK DAN GAS BUMI | KEGIATAN USAHA HULU
      195/PMK.02/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan...

      • Ditetapkan: 19 Des 2017
      • Diundangkan: 19 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      IMBALAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      72/PMK.02/2015

      Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

      • Ditetapkan: 06 Apr 2015
      • Diundangkan: 06 Apr 2015

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | BMN | INFRASTRUKTUR | BARANG MILIK NEGARA
      65/PMK.06/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan ...

      • Ditetapkan: 26 Apr 2016
      • Diundangkan: 27 Apr 2016

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      4/PUU-XIII/2015

      Pengujuan UU no. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
        155/PMK.07/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pe...

        • Ditetapkan: 21 Okt 2016
        • Diundangkan: 21 Okt 2016
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        18/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
          44/PMK.08/2014

          Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

          • Ditetapkan: 27 Feb 2014
          • Diundangkan: 27 Feb 2014

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 190
          • 191
          • 192
          • ...
          • 232
          Quick Look - ??