JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 127 hasil yang relevan dengan "analisis biaya-manfaat infrastruktur untuk pembangunan regional "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL | INVESTASI PEMERINTAH
50/PMK.010/2019

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 26 Apr 2019
  • Diundangkan: 29 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2023
  • Diundangkan: 06 Mar 2023
Thumbnail
TARIF PNBP | PERPAJAKAN | PERTAMBANGAN
PP 37 TAHUN 2018

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

  • Ditetapkan: 01 Agu 2018
  • Diundangkan: 02 Agu 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
59/PMK.010/2018

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018.

  • Ditetapkan: 06 Jun 2018
  • Diundangkan: 06 Jun 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | LEMBAGA KEUANGAN | JAMINAN PEMERINTAH
189/PMK.08/2015

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kep...

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PMK 171 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BATUBARA | MINERAL
PP 25 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Ditetapkan: 30 Mei 2024
  • Diundangkan: 30 Mei 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis biaya-manfaat infrastruktur...
  • pembangunan regional yang berkelanjutan...
  • evaluasi investasi infrastruktur...
  • dampak ekonomi proyek infrastruktur...
  • kebijakan keuangan untuk pembangunan daerah...