JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 163 hasil yang relevan dengan "analisis perilaku penerima email pemerintah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
118/PMK.06/2020

Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 31 Agu 2020
  • Diundangkan: 02 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
UNIT ORGANISASI | SUMBER DAYA MANUSIA
146/PMK.01/2020

Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 06 Okt 2020
  • Diundangkan: 06 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
165/PMK.06/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

  • Ditetapkan: 22 Nov 2021
  • Diundangkan: 23 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG UMUM | BIDANG FISKAL
123/PMK.010/2018

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR KOMPETENSI | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
38/PMK.07/2019

Standar dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 02 Apr 2019
  • Diundangkan: 04 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 89 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
190/PMK.01/2018

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KINERJA | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 30 TAHUN 2019

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

  • Ditetapkan: 26 Apr 2019
  • Diundangkan: 26 Apr 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis efektivitas komunikasi pemerintah...
  • perilaku penerima email dalam pelayanan publik...
  • dampak email pemerintah terhadap kepuasan warga...
  • strategi komunikasi digital kementerian keuangan...
  • respons masyarakat terhadap informasi fiskal pemerintah...