JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 120 hasil yang relevan dengan "kebijakan pembayaran berbasis QR code "
Dalam 0.049 detik
Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PEMERINTAH DAERAH | PROGRAM PEN
105/PMK.07/2020

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 06 Agu 2020
  • Diundangkan: 07 Agu 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
179/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 11 Nov 2020
  • Diundangkan: 12 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
UU 7 TAHUN 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

  • Ditetapkan: 29 Okt 2021
  • Diundangkan: 29 Okt 2021
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM INFORMASI
PMK 158 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 02 Nov 2023
  • Diundangkan: 06 Nov 2023
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | DANA DESA | PENGGUNAAN
PMK 108 TAHUN 2024

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-4/PB/2021

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 08 Mar 2021
  • Diundangkan: 08 Mar 2021

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan pembayaran digital...
  • implementasi QR code di sektor publik...
  • pengembangan infrastruktur pembayaran elektronik...
  • efektivitas transaksi non-tunai...
  • integrasi sistem pembayaran berbasis teknologi...