JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 127 hasil yang relevan dengan "kerjasama antara pemerintah daerah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BMN | IBU KOTA NEGARA | BARANG MILIK NEGARA
139/PMK.08/2022

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiap...

  • Ditetapkan: 13 Sep 2022
  • Diundangkan: 16 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 02 Nov 2023
  • Diundangkan: 06 Nov 2023
Thumbnail
JASA KEUANGAN | KAWASAN PERMUKIMAN
PP 47 TAHUN 2019

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 03 Jul 2019
  • Diundangkan: 03 Jul 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
8/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerint...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2016
  • Diundangkan: 26 Jan 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
REKENING | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2017

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2017
  • Diundangkan: 29 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | IMPOR BARANG
118/PMK.04/2013

Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera.

  • Ditetapkan: 02 Agu 2013
  • Diundangkan: 02 Agu 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | ASET LAIN-LAIN | PENGELOLAAN
53/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

  • Ditetapkan: 31 Mei 2021
  • Diundangkan: 31 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | KERJASAMA | INFRASTRUKTUR
PERPRES 38 TAHUN 2015

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 20 Mar 2015
  • Diundangkan: 20 Mar 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERJANJIAN KERJASAMA | REPUBLIK KOREA
PMK 11 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian K...

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 27 Feb 2024
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • kerjasama pemerintah daerah...
  • kolaborasi fiskal antara daerah...
  • transparansi anggaran pemerintah daerah...
  • program sinergi pembangunan daerah...
  • pengelolaan keuangan daerah yang efisien...