JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 3.458 hasil yang relevan dengan "keuangan pemerintah "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
17/PMK.09/2019

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 22 Feb 2019
  • Diundangkan: 22 Feb 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA REKONSILIASI
118/PMK.06/2018

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 17 Sep 2018
  • Diundangkan: 17 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
233/PMK.05/2011

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMERINTAH PUSAT | PELAPORAN KEUANGAN
213/PMK.05/2013

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | SISTEM AKUNTANSI
59/PMK.06/2005

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 20 Jul 2005
  • Diundangkan: 20 Jul 2005
Thumbnail
TINDAK LANJUT DAN MONITORING | PENYELESAIAN
116/PMK.05/2007

Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2007
  • Diundangkan: 19 Sep 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
69/PMK.06/2016

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
102/PMK.05/2009

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 28 Mei 2009
  • Diundangkan: 28 Mei 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
215/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 346

Loading...
Quick Look - ??
  • anggaran negara...
  • pengelolaan keuangan publik...
  • transparansi anggaran...
  • kebijakan fiskal...
  • audit keuangan pemerintah...