Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap dan
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Relevan terhadap
Penimbunan, Pemasukan,Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
Relevan terhadap
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
Relevan terhadap
Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik
Relevan terhadap
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
Relevan terhadap