JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 184 hasil yang relevan dengan "panduan kepatuhan pajak bagi usaha menengah "
    Dalam 0.018 detik
    Thumbnail
    PMK 119 TAHUN 2024

    Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

    • Ditetapkan: 23 Des 2024
    • Diundangkan: 27 Des 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
    PMK 1 TAHUN 2026

    Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

    • Ditetapkan: 22 Jan 2026
    • Diundangkan: 22 Jan 2026

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
    PP 12 TAHUN 2023

    Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 06 Mar 2023
    • Diundangkan: 06 Mar 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
    PMK 28 TAHUN 2024

    Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 29 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | MONITORING
    216/PMK.04/2022

    Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

    • Ditetapkan: 29 Des 2022
    • Diundangkan: 30 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
    PMK 54 TAHUN 2025

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

    • Ditetapkan: 25 Jul 2025
    • Diundangkan: 28 Jul 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 132 TAHUN 2023

    Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
    PP 55 TAHUN 2022

    Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

    • Ditetapkan: 20 Des 2022
    • Diundangkan: 20 Des 2022
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PMK 22 TAHUN 2024

    Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

    • Ditetapkan: 16 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024
    Thumbnail
    BADAN USAHA MILIK NEGARA | PERUBAHAN
    UU 16 TAHUN 2025

    Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

    • Ditetapkan: 06 Okt 2025
    • Diundangkan: 06 Okt 2025

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • ...
    • 19
    Quick Look - ??