JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 2.108 hasil yang relevan dengan "pemerintah daerah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DESENTRALISASI
174/PMK.07/2014

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 22 Agu 2014
  • Diundangkan: 22 Agu 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PROYEK PEMERINTAH
127/PMK.07/2013

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 02 Sep 2013
  • Diundangkan: 02 Sep 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ALOKASI DANA | DESENTRALISASI
149/PMK.07/2012

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 01 Okt 2012
  • Diundangkan: 01 Okt 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
OBLIGASI | DAERAH
PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 06 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENERUSAN PINJAMAN | PINJAMAN LUAR NEGERI
64/PMK.05/2018

Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 28 Jun 2018
  • Diundangkan: 29 Jun 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PERCEPATAN PEMBANGUNAN | PENYELESAIAN PIUTANG
5/PMK.07/2014

Penyelesaian Piutang Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah atas Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 10 Jan 2014
  • Diundangkan: 10 Jan 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBERIAN DUKUNGAN | KEPALA DAERAH
PMK 56 TAHUN 2024

Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

  • Ditetapkan: 22 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | DIFISIT APBD
PP 23TAHUN2003

Pengendalian Jumlah Kumulatif Difisit Apbn dan Apbd, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 05 Apr 2003
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PEMERINTAH PUSAT
171/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum

  • Ditetapkan: 22 Nov 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMERINTAH DAERAH | IURAN JAMINAN KESEHATAN
166/PMK.07/2019

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 05 Nov 2019
  • Diundangkan: 08 Nov 2019

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 211

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • transparansi penggunaan dana...
  • peningkatan pendapatan asli daerah...
  • strategi pengendalian belanja pemerintah...
  • inovasi pembiayaan publik...