JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 36 hasil yang relevan dengan "pemindahan penduduk "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

  • Ditetapkan: 19 Mei 2021
  • Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | KABUPATEN TAMBRAUW
UU 56 TAHUN 2008

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.

  • Ditetapkan: 26 Nov 2008
  • Diundangkan: 26 Nov 2008
Thumbnail
OELAMASI | KABUPATEN KUPANG
PP 3 TAHUN 2006

Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

  • Ditetapkan: 03 Feb 2006
  • Diundangkan: 03 Feb 2006
Thumbnail
KABUPATEN LANNY JAYA | PROVINSI PAPUA
UU 5 TAHUN 2008

Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua.

  • Ditetapkan: 04 Jan 2008
  • Diundangkan: 04 Jan 2008
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | PEMBENTUKAN
UU 54 TAHUN 2008

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.

  • Ditetapkan: 26 Nov 2008
  • Diundangkan: 26 Nov 2008
Thumbnail
PROVINSI PAPUA | KABUPATEN DEIYAI
UU 55 TAHUN 2008

Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua.

  • Ditetapkan: 26 Nov 2008
  • Diundangkan: 26 Nov 2008
Thumbnail
KABUPATEN SABU RAIJUA | PEMBENTUKAN
UU 52 TAHUN 2008

Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

  • Ditetapkan: 26 Nov 2008
  • Diundangkan: 26 Nov 2008
Thumbnail
PENGADILAN | HAK ASASI MANUSIA
UU 26 TAHUN 2000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

  • Ditetapkan: 23 Nov 2000
  • Diundangkan: 23 Nov 2000

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Loading...
Quick Look - ??
  • pemindahan penduduk...
  • manajemen keuangan daerah...
  • alokasi anggaran pemukiman...
  • pengembangan infrastruktur permukiman...
  • kebijakan migrasi ekonomi...