PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 22, Pasal 49, dan Pasal 44

PP 66 TAHUN 2013

Statuta Institut Pertanian Bogor.

• Ditetapkan: 14 Okt 2013
• Diundangkan: 14 Okt 2013

Relevan terhadapPasal 68

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

107/PMK.06/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

• Ditetapkan: 30 Jul 2019

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PP 4 TAHUN 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

• Ditetapkan: 30 Jan 2014
• Diundangkan: 30 Jan 2014

Relevan terhadapPasal 25

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

PerDJPK PER-3/PK/2020

Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik

• Ditetapkan: 06 Mar 2020

Relevan terhadapPasal 8