JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 90 hasil yang relevan dengan "penghematan pajak untuk proyek energi terbarukan "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
137/PMK.010/2018

Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAYARAN KEMBALI | BARANG KENA PAJAK
142/PMK.02/2013

Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Pengusaha Panas ...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2013
  • Diundangkan: 18 Okt 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BARANG MEWAH | PERUBAHAN KETUJUH
198/PMK.010/2019

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew...

  • Ditetapkan: 23 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | CIPTA KERJA | PENYELENGGARAAN
PP 23 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kehutanan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
PEMBERIAN FASILITAS | PERPAJAKAN/KEPABEANAN
21/PMK.011/2010

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.

  • Ditetapkan: 28 Jan 2010
  • Diundangkan: 28 Jan 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PEMBEBASAN BEA MASUK
217/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUNGUTAN BEA MASUK | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
196/PMK.010/2016

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah...

  • Ditetapkan: 19 Des 2016
  • Diundangkan: 19 Des 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • penghematan pajak energi terbarukan...
  • insentif pajak untuk proyek energi hijau...
  • program pengurangan pajak untuk investasi energi terbarukan...
  • kebijakan fiskal dalam pengembangan energi terbarukan...
  • dukungan pajak untuk teknologi energi bersih...