JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 73 hasil yang relevan dengan "sistem PPN elektronik "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
6/PMK.03/2021

Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perda...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2021
  • Diundangkan: 22 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA | PENYELESAIAN
PMK 92 TAHUN 2025

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
15/PMK.03/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak ...

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
65/PMK.04/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

  • Ditetapkan: 08 Jun 2021
  • Diundangkan: 10 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 21 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | BIDANG BEA CUKAI
PER-08/BC/2022

Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang...

  • Ditetapkan: 01 Nov 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 141 TAHUN 2023

Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia

  • Ditetapkan: 10 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG IMPOR | HUKUM KEUANGAN NEGARA
190/PMK.04/2022

Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 15 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TATACARA PEMBAYARAN | APBN
145/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima.

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • sistem PPN elektronik...
  • pengelolaan pajak digital...
  • implementasi PPN berbasis teknologi...
  • efisiensi administrasi pajak...
  • transparansi perpajakan digital...