PMK 143 TAHUN 2023

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

• Ditetapkan: 15 Des 2023
• Diundangkan: 22 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

PMK 158 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

• Ditetapkan: 27 Des 2023
• Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadapPasal 1

PER-1/BC/2019

Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up)

• Ditetapkan: 11 Feb 2019
• Diundangkan: 11 Feb 2019

Relevan terhadapPasal 1

184/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

• Ditetapkan: 18 Nov 2020
• Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadapPasal 57

PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 29 Apr 2024
• Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadapPasal 1, Pasal 156, dan Memutuskan

PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 06 Mar 2023
• Diundangkan: 06 Mar 2023

Relevan terhadapPasal 40

237/PMK.010/2020

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

• Ditetapkan: 30 Des 2020
• Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadapPasal 57

58/PMK.04/2017

Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran.

• Ditetapkan: 02 Mei 2017
• Diundangkan: 02 Mei 2017

Relevan terhadapPasal 10

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Ditetapkan: 02 Okt 2018
• Diundangkan: 05 Okt 2018

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13