JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 233 hasil yang relevan dengan "penilaian program pemerintah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK TEKNIS | JABATAN FUNGSIONAL
38/PMK.06/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang.

  • Ditetapkan: 03 Mar 2017
  • Diundangkan: 03 Mar 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
96/PMK.07/2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Ditetapkan: 13 Mei 2015
  • Diundangkan: 13 Mei 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
    159/PMK.05/2018

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

    • Ditetapkan: 14 Des 2018
    • Diundangkan: 21 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    220/PMK.08/2015

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 07 Des 2015
    • Diundangkan: 07 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    212/PMK.01/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENILAIAN | PRESTASI KERJA
    PP 46 TAHUN 2011

    Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 30 Nov 2011
    • Diundangkan: 30 Nov 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    18/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
      127/PMK.05/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 24 Sep 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
      171/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2013
      • Diundangkan: 29 Nov 2013

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 19
      • 20
      • 21
      • ...
      • 24

      Loading...
      Quick Look - ??
      • penilaian efektivitas anggaran...
      • evaluasi program pemerintah...
      • transparansi fiskal...
      • alokasi anggaran yang berkeadilan...
      • dampak sosial program pemerintah...