PP 24 TAHUN 2005

Standar Akuntansi Pemerintah

• Ditetapkan: 13 Jun 2005
• Diundangkan: 13 Jun 2005

31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 1

PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6 dan Pasal 1

PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 44

Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 28 Jun 2002
• Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 10, Pasal 23, dan Pasal 4

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 1

PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 17 Feb 2003
• Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadapPasal 1

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Ditetapkan: 13 Sep 2001
• Diundangkan: 13 Sep 2001

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 64