JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 445 hasil yang relevan dengan "pengelolaan utang "
    Dalam 0.011 detik
    Thumbnail
    KepDJPPR KEP-33/PU/2013

    Pedoman Penyusunan Imbal Hasil/Harga Acuan (Benchmark Yield/Price) dan Penetapan Tingkat Imbalan dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Sya...

    • Ditetapkan: 27 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENGELOLAAN | PENDIDIKAN TINGGI
    PP 4 TAHUN 2014

    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

    • Ditetapkan: 30 Jan 2014
    • Diundangkan: 30 Jan 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG ANGGARAN | REVISI ANGGARAN
    140/PMK.02/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | BARANG MEWAH
    177/PMK.04/2016

    Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang D...

    • Ditetapkan: 18 Nov 2016
    • Diundangkan: 18 Nov 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    DANA ALOKASI UMUM | DANA BAGI HASIL
    18/PMK.07/2017

    Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

    • Ditetapkan: 14 Feb 2017
    • Diundangkan: 14 Feb 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PINJAMAN DALAM NEGERI
    211/PMK.08/2011

    Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Des 2011
    • Diundangkan: 12 Des 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAHAN DAERAH
    188/PMK.07/2012

    Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 26 Nov 2012
    • Diundangkan: 26 Nov 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | DANA JAMINAN | INFRASTRUKTUR
    125/PMK.08/2017

    Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

    • Ditetapkan: 18 Sep 2017
    • Diundangkan: 18 Sep 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN ALTERNATIF
    245/PMK.08/2011

    Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | MEKANISME REKENING KHUSUS | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    78/PMK.05/2011

    Penyelesaian Backlog atas Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.

    • Ditetapkan: 12 Apr 2011
    • Diundangkan: 12 Apr 2011

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 20
    • 21
    • 22
    • ...
    • 45
    Quick Look - ??