JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.439 hasil yang relevan dengan "pengawasan dan kontrol keuangan daerah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PARTAI POLITIK | BANTUAN KEUANGAN
PP 29 TAHUN 2005

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

  • Ditetapkan: 19 Jul 2005
  • Diundangkan: 19 Jul 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
    31/PMK.07/2005

    Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mei 2005
    • Diundangkan: 23 Mei 2005

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
    PP 24 TAHUN 2005

    Standar Akuntansi Pemerintah

    • Ditetapkan: 13 Jun 2005
    • Diundangkan: 13 Jun 2005

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 9 TAHUN 2003

    Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 17 Feb 2003
    • Diundangkan: 17 Feb 2003

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
    PP 44 TAHUN 2004

    Perencanaan Hutan

    • Ditetapkan: 18 Okt 2004
    • Diundangkan: 18 Okt 2004

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
    Kpres 37 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

    • Ditetapkan: 10 Mei 2004
    • Diundangkan: 10 Mei 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 72 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    • 1
    • ...
    • 238
    • 239
    • 240
    • ...
    • 244

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengawasan keuangan daerah...
    • kontrol anggaran daerah...
    • transparansi laporan keuangan...
    • akuntabilitas pengelolaan keuangan...
    • evaluasi sistem keuangan daerah...