Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 9

Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Ditetapkan: 02 Jul 2001
• Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadapPasal 92, Pasal 4, dan Pasal 16

UU 15 TAHUN 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang.

• Ditetapkan: 17 Apr 2002
• Diundangkan: 17 Apr 2002

Relevan terhadapPasal 1

Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Ditetapkan: 13 Sep 2001
• Diundangkan: 13 Sep 2001

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 12 dan Pasal 15

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 18, Pasal 17, dan Pasal 1

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

• Ditetapkan: 30 Okt 1992
• Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 8