JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 253 hasil yang relevan dengan "data transaksi keuangan daerah "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
    PP 56 TAHUN 2005

    Sistem Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
      PP 24 TAHUN 2005

      Standar Akuntansi Pemerintah

      • Ditetapkan: 13 Jun 2005
      • Diundangkan: 13 Jun 2005

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      151/PMK.05/2011

      Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 12 Sep 2011
      • Diundangkan: 12 Sep 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
      PP 11 TAHUN 2001

      Informasi Keuangan Daerah

      • Ditetapkan: 19 Mar 2001
      • Diundangkan: 19 Mar 2001

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          • 1
          • ...
          • 24
          • 25
          • 26

          Loading...
          Quick Look - ??
          • transparansi anggaran daerah...
          • pengelolaan keuangan daerah yang efektif...
          • audit laporan keuangan pemerintah daerah...
          • sistem informasi manajemen keuangan daerah...
          • dampak kebijakan fiskal terhadap daerah...