JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 299 hasil yang relevan dengan "standar internasional "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
      209/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 27 Nov 2015
      • Diundangkan: 27 Nov 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-IX/2011

      Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
        96/PMK.07/2015

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

        • Ditetapkan: 13 Mei 2015
        • Diundangkan: 13 Mei 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        18/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KLASIFIKASI | ANGGARAN
          127/PMK.02/2015

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2015
          • Diundangkan: 07 Jul 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          58/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            44/PUU-IX/2011

            Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 26
              • 27
              • 28
              • 29
              • 30

              Loading...
              Quick Look - ??
              • standar akuntansi internasional...
              • pengelolaan keuangan publik...
              • audit dan pengendalian internal...
              • transparansi dan akuntabilitas keuangan...
              • kerjasama internasional dalam pengentasan kemiskinan...