JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 322 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan fiskal program jaminan sosial "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
266/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
    211/PMK.06/2018

    Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 28
        • 29
        • 30
        • ...
        • 33

        Loading...
        Quick Look - ??
        • keberlanjutan fiskal jaminan sosial...
        • analisis dampak program sosial...
        • kebijakan fiskal berkelanjutan...
        • efisiensi pengelolaan anggaran...
        • strategi pendanaan jaminan sosial...