JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 65 hasil yang relevan dengan "Strategi investasi perusahaan "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
IURAN PENSIUN | BIDANG ANGGARAN
139/PMK.02/2017

Pengelolaan Akumulasi Luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | BIDANG ANGGARAN
174/PMK.02/2017

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Neg...

  • Ditetapkan: 23 Nov 2017
  • Diundangkan: 23 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
95/PMK.08/2017

Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 17 Jul 2017
  • Diundangkan: 17 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
53/PMK.02/2016

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Nega...

  • Ditetapkan: 04 Apr 2016
  • Diundangkan: 04 Apr 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
25/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENSIUN
    201/PMK.02/2015

    Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 11 Nov 2015
    • Diundangkan: 11 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    4/PUU-XIX/2021

    Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA KELOLA
      152/PMK.010/2012

      Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

      • Ditetapkan: 03 Okt 2012
      • Diundangkan: 04 Okt 2012

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | PIUTANG NEGARA
      36/PMK.010/2018

      Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Angg...

      • Ditetapkan: 29 Mar 2018
      • Diundangkan: 06 Apr 2018

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • ...
      • 7

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Strategi investasi berkelanjutan...
      • Kebijakan investasi pemerintah...
      • Analisis risiko investasi...
      • Diversifikasi portofolio investasi...
      • Optimalisasi dana publik...