JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.773 hasil yang relevan dengan "masyarakat "
Dalam 0.005 detik
Thumbnail
KEHIDUPAN MASYARAKAT | TATA CARA PENYUSUNAN
167/PMK.05/2008

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Pro...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2008
  • Diundangkan: 06 Nov 2008
Thumbnail
PPN/PPNBM | HIBAH LUAR NEGERI
43/PMK.03/2007

Perlakuan Ppn dan Ppnbm atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekunstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggro Aceh ...

  • Ditetapkan: 23 Apr 2007
  • Diundangkan: 23 Apr 2007
Thumbnail
OBAT | BEA MASUK
102/PMK.04/2007

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Obat-Obatan yang Dibiayai dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat

  • Ditetapkan: 05 Sep 2007
  • Diundangkan: 05 Sep 2007
Thumbnail
TUNJANGAN | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERPRES 8 TAHUN 2005

Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

  • Ditetapkan: 27 Jan 2005
  • Diundangkan: 27 Jan 2005
Thumbnail
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERPU 2 TAHUN 2005

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

  • Ditetapkan: 16 Apr 2005
  • Diundangkan: 16 Apr 2005
Thumbnail
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | PROVINSI SUMATERA UTARA
PERPRES 34 TAHUN 2005

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekrontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darus...

  • Ditetapkan: 29 Apr 2005
  • Diundangkan: 29 Apr 2005
Thumbnail
PENJUALAN | SAHAM
PP 55 TAHUN 1990

Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

  • Ditetapkan: 24 Okt 1990
  • Diundangkan: 24 Okt 1990
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
10/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 16 Feb 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN KESEHATAN | TARIF LAYANAN BLU
77/PMK.05/2022

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 19 Apr 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN KESEHATAN | TARIF LAYANAN BLU
79/PMK.05/2017

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 15 Jun 2017
  • Diundangkan: 15 Jun 2017

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 178

Loading...
Quick Look - ??
  • pembangunan ekonomi...
  • pengelolaan anggaran...
  • kebijakan fiskal...
  • program perlindungan sosial...
  • transparansi keuangan...