JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 195 hasil yang relevan dengan "mekanisme subsidi pemerintah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | RECURRENT COST
47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 09 Mei 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | SURAT BERHARGA NEGARA
126/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2017
  • Diundangkan: 19 Sep 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
RECURRENT COST | SPAN
166/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2017
  • Diundangkan: 20 Nov 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
187/PMK.05/2021

Skema Subsidi Resi Gudang

  • Ditetapkan: 15 Des 2021
  • Diundangkan: 16 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
199/PMK.010/2016

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat ya...

  • Ditetapkan: 27 Des 2016
  • Diundangkan: 27 Des 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-20/PB/2020

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 30 Sep 2020
  • Diundangkan: 30 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT BERHARGA NEGARA | PAJAK PENGHASILAN
210/PMK.010/2015

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ke...

  • Ditetapkan: 27 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • subsidi energi terbarukan...
  • pengelolaan anggaran subsidi...
  • dampak kebijakan subsidi pada perekonomian...
  • mekanisme distribusi subsidi sosial...
  • evaluasi efektivitas program subsidi pemerintah...