JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 182 hasil yang relevan dengan "pengawasan dan audit data QR Code "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PENYELENGGARAAN | HUNIAN RUMAH SUSUN
PP 13 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Rumah Susun

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 21 Okt 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA PELAKSANAAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PMK 56 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 29 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA SUBSIDI | BUNGA PINJAMAN
153/PMK.05/2022

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

  • Ditetapkan: 01 Nov 2022
  • Diundangkan: 02 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
140/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 28 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
109/PMK.04/2020

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

  • Ditetapkan: 11 Agu 2020
  • Diundangkan: 11 Agu 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 88 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 31 Agu 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEDOMAN PELAKSANAAN | KONTRAK BAGI HASIL
34/PMK.03/2018

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang U...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2018
  • Diundangkan: 04 Apr 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
EODB | BIDANG BEA CUKAI | PUSAT LOGISTIK BERIKAT
28/PMK.04/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2018
  • Diundangkan: 28 Mar 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • audit QR Code...
  • pengawasan data digital...
  • keamanan informasi QR Code...
  • implementasi QR Code di sektor keuangan...
  • efisiensi pengawasan aset negara...