JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 45 hasil yang relevan dengan "penghematan belanja pemerintah "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DAERAH
PP 56 TAHUN 2018

Pinjaman Daerah

  • Ditetapkan: 21 Des 2018
  • Diundangkan: 01 Jan 1970

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
5/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | PENGGUNAAN ANGGARAN
    208/PMK.02/2017

    Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999. 08).

    • Ditetapkan: 28 Des 2017
    • Diundangkan: 28 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    49/PMK.02/2011

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 17 Mar 2011
    • Diundangkan: 17 Mar 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
    195/PMK.08/2015

    Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

    • Ditetapkan: 26 Okt 2015
    • Diundangkan: 27 Okt 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
    210/PMK.02/2019

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    49/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      37/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        45/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • penghematan belanja pemerintah...
          • efisiensi anggaran...
          • transparansi pengeluaran negara...
          • optimalisasi belanja publik...
          • pengelolaan keuangan yang berkelanjutan...