JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 55 hasil yang relevan dengan "program bantuan koperasi "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2020

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        32 P/HUM/2021

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PERUBAHAN KEDUA | DANA ALOKASI KHUSUS
          197/PMK.07/2020

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

          • Ditetapkan: 14 Des 2020
          • Diundangkan: 15 Des 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
          9/PMK.07/2020

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

          • Ditetapkan: 05 Feb 2020
          • Diundangkan: 05 Feb 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
          48/PMK.07/2019

          Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

          • Ditetapkan: 05 Apr 2019
          • Diundangkan: 09 Apr 2019

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          UU 11 TAHUN 2020

          Cipta Kerja

          • Ditetapkan: 02 Nov 2020
          • Diundangkan: 02 Nov 2020
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          32 P/HUM/2016

          Uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi P...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            32/PUU-XVIII/2020

            Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6

              Loading...
              Quick Look - ??
              • program bantuan koperasi...
              • dukungan finansial untuk koperasi...
              • pengembangan kapasitas koperasi...
              • kebijakan fiskal untuk koperasi...
              • insentif pajak bagi koperasi...