JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 40 hasil yang relevan dengan "skema pajak untuk developer perumahan terjangkau "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
127/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KLASIFIKASI | ANGGARAN
127/PMK.02/2015

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2015
  • Diundangkan: 07 Jul 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
256/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
266/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JUAL BELI | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
75/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          61/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pajak penghasilan developer perumahan...
            • insentif pajak untuk perumahan terjangkau...
            • skema pajak properti ramah lingkungan...
            • peraturan perpajakan untuk investasi perumahan...
            • potensi pajak daerah dalam pengembangan perumahan...