JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 788 hasil yang relevan dengan "transparansi perpajakan dan pembangunan ekonomi "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
KOPERASI | PINJAMAN
PMK 49 TAHUN 2025

Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

  • Ditetapkan: 21 Jul 2025
  • Diundangkan: 21 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
JASA TRANSPORTASI UDARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 18 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 27 Feb 2025
  • Diundangkan: 28 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KAWASAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
PER-4/BC/2025

Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone

  • Ditetapkan: 04 Mar 2025
  • Diundangkan: 31 Mar 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 63 TAHUN 2025

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan...

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 01 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBEBASAN | BEA MASUK
PMK 109 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

  • Ditetapkan: 16 Des 2024
  • Diundangkan: 24 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PERLAKUAN PERPAJAKAN | SUMBANGAN KEAGAMAAN
PMK 114 TAHUN 2025

Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
CUKAI | HADIAH UNDIAN
PMK 99 TAHUN 2025

Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepe...

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 29 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 71 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Di...

  • Ditetapkan: 15 Okt 2025
  • Diundangkan: 15 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 79

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi perpajakan...
  • akuntabilitas fiskal...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • partisipasi masyarakat dalam kebijakan perpajakan...
  • dampak perpajakan terhadap pembangunan ekonomi...