JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 294 hasil yang relevan dengan "transparansi perpajakan untuk menarik investasi "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PMK 119 TAHUN 2024

Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 27 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
52/PMK.02/2021

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik ...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2021
  • Diundangkan: 31 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TINDAK PIDANA | PERPAJAKAN
PMK 17 TAHUN 2025

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  • Ditetapkan: 19 Feb 2025
  • Diundangkan: 25 Feb 2025
Thumbnail
PENDAFTARAN | PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK
59/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan ...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN | PEMERIKSAAN
PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 21 Jan 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | PERUBAHAN KETIGA
17/PMK.010/2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas...

  • Ditetapkan: 10 Mar 2020
  • Diundangkan: 10 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 155 TAHUN 2023

Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGALIHAN HARTA
141/PMK.08/2017

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Lua...

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
135/PMK.010/2020

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Mi...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 24 Sep 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 30

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi perpajakan...
  • kebijakan fiskal yang menarik investasi...
  • pendaftaran pajak yang efisien...
  • insentif pajak bagi investor...
  • audit pajak yang transparan...