JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 466 hasil yang relevan dengan "evaluasi program pembangunan berbasis data "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA | PETUNJUK PENYUSUSN DAN PENELAAHAN
208/PMK.02/2019

Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
19/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PERUBAHAN
    24/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07 /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 23 Mar 2020
    • Diundangkan: 23 Mar 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID 19 DAN PEN | PERUBAHAN KEDUA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    50/PMK.07/2020

    Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 19 Mei 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
    229/PMK.01/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
    199/PMK.012/2020

    Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

    • Ditetapkan: 16 Des 2020
    • Diundangkan: 17 Des 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENUGASAN KHUSUS | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
    198/PMK.08/2017

    Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 21 Des 2017
    • Diundangkan: 21 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID-19 | PENGELOLAAN | DANA DESA
    40/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 20 Apr 2020
    • Diundangkan: 20 Apr 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    87/PMK.01/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 11 Jun 2019
    • Diundangkan: 11 Jun 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 31
      • 32
      • 33
      • ...
      • 47

      Loading...
      Quick Look - ??
      • evaluasi kebijakan pembangunan...
      • analisis efektivitas program...
      • optimalisasi anggaran publik...
      • pemantauan kinerja proyek pembangunan...
      • transparansi dan akuntabilitas keuangan...