JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 340 hasil yang relevan dengan "pemodelan data kinerja program publik "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN
    69/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
        165/PMK.07/2012

        Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Okt 2012
        • Diundangkan: 29 Okt 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA PEMERINTAH
        PP 20 TAHUN 2004

        Rencana Kerja Pemerintah

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INDONESIA | TATA KELOLA
          141/PMK.010/2009

          Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

          • Ditetapkan: 31 Agu 2009
          • Diundangkan: 31 Agu 2009
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
          PP 7 TAHUN 2008

          Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

          • Ditetapkan: 04 Feb 2008
          • Diundangkan: 04 Feb 2008
          • 1
          • ...
          • 31
          • 32
          • 33
          • 34

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pemodelan data kinerja...
          • evaluasi efektivitas program publik...
          • analisis anggaran kementerian keuangan...
          • sistem informasi manajemen kinerja...
          • pengukuran dampak kebijakan publik...