JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 405 hasil yang relevan dengan "pembiayaan lingkungan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BMN | INFRASTRUKTUR | BARANG MILIK NEGARA
65/PMK.06/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan ...

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN HUKUM | BIDANG UMUM
158/PMK.01/2012

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 17 Okt 2012
  • Diundangkan: 17 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN
231/PMK.02/2015

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Angga...

  • Ditetapkan: 18 Des 2015
  • Diundangkan: 18 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
30/PMK.010/2010

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

  • Ditetapkan: 09 Feb 2010
  • Diundangkan: 09 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KREDITOR SWASTA ASING | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    14/PMK.08/2012

    Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

    • Ditetapkan: 30 Jan 2012
    • Diundangkan: 30 Jan 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI
    264/PMK.08/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar...

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    203/PMK.08/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perd...

    • Ditetapkan: 12 Nov 2015
    • Diundangkan: 12 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 33
      • 34
      • 35
      • ...
      • 41

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pembiayaan hijau...
      • investasi berkelanjutan...
      • obligasi lingkungan...
      • pendanaan proyek energi terbarukan...
      • insentif fiskal untuk keberlanjutan...