JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 3.553 hasil yang relevan dengan "audit dan evaluasi keuangan pemerintah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYELENGGARAAN | USAHA PERANSURANSIAN
PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

  • Ditetapkan: 30 Okt 1992
  • Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEGAWAI NEGERI SIPIL | SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
1274/KMK.08/1992

Ketentuan Wajib Kerja Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/ Sekolah Tinggi Akuntansi Negara...

  • Ditetapkan: 23 Des 1992

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUSAHAAN UMUM | PENGALIHAN
PP 9 TAHUN 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

  • Ditetapkan: 07 Feb 1991
  • Diundangkan: 07 Feb 1991

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMA PENSIUN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 69 TAHUN 1991

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

  • Ditetapkan: 23 Des 1991
  • Diundangkan: 23 Des 1991

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN USAHA MILIK NEGARA | PEMINDAHTANGANAN
89/KMK.013/1991

Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Jan 1991
  • Diundangkan: 25 Jan 1991

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PAJAK
770/KMK.04/1990

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan Dan Bea Siswa

  • Ditetapkan: 14 Jul 1990
  • Diundangkan: 14 Jul 1990

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | HUNIAN RUMAH SUSUN
PP 4 TAHUN 1988

Rumah Susun

  • Ditetapkan: 26 Apr 1988
  • Diundangkan: 26 Apr 1988

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | TABUNGAN
1442/KMK.04/1988

Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan

  • Ditetapkan: 14 Nov 1988
  • Diundangkan: 14 Nov 1988

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | HIMPUNAN PERATURAN
914/KMK.04/1986

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupia...

  • Ditetapkan: 25 Okt 1986
  • Diundangkan: 25 Okt 1986

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | PEMERINTAH PUSAT
456/KMK.012/1984

Tata Cara Perhitungan Dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah Atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri

  • Ditetapkan: 21 Mei 1984
  • Diundangkan: 21 Mei 1984

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356

Loading...
Quick Look - ??
  • audit keuangan pemerintah...
  • evaluasi anggaran publik...
  • transparansi laporan keuangan...
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • akuntabilitas keuangan negara...