UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

• Ditetapkan: 29 Agu 2009
• Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadapPasal 79

230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

• Ditetapkan: 21 Des 2011
• Diundangkan: 21 Des 2011

101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

• Ditetapkan: 11 Jul 2011
• Diundangkan: 11 Jul 2011

28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

• Ditetapkan: 04 Feb 2010
• Diundangkan: 04 Feb 2010

Kpres 37 TAHUN 2004

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

• Ditetapkan: 10 Mei 2004
• Diundangkan: 10 Mei 2004

Relevan terhadapPasal 5 dan Pasal 6

120/PMK.05/2009

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

• Ditetapkan: 07 Jul 2009
• Diundangkan: 07 Jul 2009

76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Ditetapkan: 21 Apr 2009
• Diundangkan: 21 Apr 2009

Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Ditetapkan: 02 Jul 2001
• Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadapPasal 4

PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 9

PP 23 TAHUN 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

• Ditetapkan: 01 Feb 2010
• Diundangkan: 01 Feb 2010