JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGALIHAN HARTA
141/PMK.08/2017

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Lua...

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PAJAK PENGHASILAN
140/PMK.03/2017

Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana Dari Aset Dana Jaminan Sosial.

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | INFRASTRUKTUR
148/PMK.08/2017

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jaka...

  • Ditetapkan: 01 Nov 2017
  • Diundangkan: 01 Nov 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BALAI LELANG | PENERAPAN PRINSIP
156/PMK.06/2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PENGAWASAN
154/PMK.01/2017

Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 08 Nov 2017
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2017 | INVESTASI PEMERINTAH
150/PMK.010/2017

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017
Thumbnail
PEMBIAYAAN | UTANG PEMERINTAH | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
160/PMK.05/2017

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 10 Nov 2017
  • Diundangkan: 10 Nov 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
149/PMK.01/2017

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017
Thumbnail
PENGAWASAN | SANKSI ADMINISTRATIF
157/PMK.04/2017

Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi A...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | JASA BANK PENATAUSAHA
164/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 15 Nov 2017
  • Diundangkan: 15 Nov 2017
  • 1
  • ...
  • 38
  • 39
  • 40
  • ...
  • 1000

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan fiskal...
  • pengelolaan anggaran...
  • transparansi keuangan...
  • reformasi perpajakan...
  • investasi pemerintah...