JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.959 hasil yang relevan dengan "BEPS dan implementasi peraturan pajak "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
SE-13/BC/2024

Pedoman Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) Awal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Awal

  • Ditetapkan: 31 Okt 2024
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 36 TAHUN 2023

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) unt...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2023
  • Diundangkan: 29 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
148/PMK.08/2022

Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 20 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
1/KM.11/2021

Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA NASKAH DINAS | TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
164/PMK.01/2021

Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 22 Nov 2021
  • Diundangkan: 23 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEDOMAN | PEMERIKSAAN
PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

  • Ditetapkan: 21 Jan 2025
  • Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PPN
PMK 61 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 20...

  • Ditetapkan: 25 Agu 2025
  • Diundangkan: 01 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BENDAHARA UMUM NEGARA
PMK 115 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh...

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 30 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 90 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 196

Loading...
Quick Look - ??
  • BEPS...
  • implementasi perpajakan internasional...
  • kebijakan pajak yang adil...
  • strategi penghindaran pajak...
  • kerjasama multilateral dalam perpajakan...